Menggugat Sultan (Sebuah Pengantar)


Layaknya Yogyakarta sebagai pusat tamadun kebudayaan Jawa, Sambas sebagai satu satunya pusat tamadun melayu di bagian barat Kalimantan punya masalah yang cukup serius. Hal ini penulis sampaikan berdasarkan beberapa sebab. Namun ada baiknya penulis mengemukakan latar belakang atas sebab penulis menyampaikan tesis yang demikian.
Adapun sudah diketahui oleh banyak pihak, Sambas sebagai satu satunya perlembagaan melayu yang masih eksis hingga kini di wilayah barat Borneo memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh perlembagaan melayu lainnya yang boleh dikatakan kecil dan tidk berpengaruh dalam perkembangan tamadun melayu.
Pertama, perihal asal muasal berdirinya Sambas sebagai sebuah perlembagaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Sambas, dengan bentuknya sebagai sebuah kesultanan, ditubuhkan untuk pertama kalinya oleh Raden Sulaiman yang bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin I. Raden Sulaiman merupakan menantu Ratu Sepudak yang kala itu merupakan penguasa Sambas sebelum beralih sistem pemerintahan.
Raden Sulaiman memiliki susur galur yang sangat baik. Namun tidak hanya itu, di dalam khazanah kesusasteraan Melayu, tidak diperkenankan dan tidak beradab jika seorang rakyat biasa diberikan wewenang untuk memimpin sebuah perlembagaan.  Dengan demikian, Raden Sulaiman yang merupakan keturunan langsung dari Raja Raja Brunei telah mencukupi syarat sebagai penderi dan penggagas bentuk perlembagaan kesultanan melayu dan beraja di Sambas.
Kedua, dengan tetap meyakini bahwa setiap perlembagaan melayu telah berinteraksi satu sama lain sejak berabad lampau, penulis menganggap bahwa originalitas nilai nilai kebudayaan serta perlembagaan melayu yang masih terjaga di bagian barat Kalimantan hanya ada di Sambas. Sambas memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Walaupun proses islamisasi hanya berlangsung secara signifikan mulai abad 17, kelekatan pola hidup dengan masyarakat lokal dan pedalaman masih erat terjaga. Bahkan, tidak jarang ada banyak sekali kemiripan upacara adat antara masyarakat Sambas dengan orang lokal pedalaman.
Pada awal paragraf penulis menyebutkan Yogyakarta sebagai pusat tamadun budaya Jawa. Tesis ini bermakna bahwa segala hal yang ada di keraton, tingkah laku, unggah ungguh, adat tradisi, yang pada mulanya hanya ada di lingkaran dalam, kemudian menyebar dan menjadi ciri khas Yogyakarta secara komprehensif. Pun perihal ini juga terjadi di Sambas, sebagai sebuah contoh, hanya di dalam perlembagaan Kesultanan Sambas lah upacara perkawinan keraton diadopsi oleh seluruh masyarakat.
Dua hal tersebut merupakan pengantar untuk masuk ke dalam pokok permasalahan yang tengah dihadapi oleh orang Sambas yang sebenarnya. Namun perlu penulis kemukakan bahwa sebuah definisi tentang orang Sambas perlu dipertegas kembali. Agak berat bagi penulis dalam menentukan definisi ini, mengingat ianya sangat politis dan historis. Dalam hemat penulis, orang Sambas adalah setiap orang melayu yang mendiami wilayah dengan batas utaranya adalah Tanjung Datok, batas selatannya Sungai Duri, batas timurnya Jagoi Babang, serta batas baratnya Laut Cina Selatan, dan orang orang tersebut masih menjalankan kehidupan dengan tradisi sebagai orang melayu dan sentiasa menautkan rasa kecintaannya yang tinggi kepada keberadaan Istana Alwazhikubillah Kesultanan Sambas yang berada di Desa Dalam Kaum.
Pada bagian ini, masalah akut yang tengah dialami oleh orang Sambas adalah ditemukannya kecenderungan untuk mulai meninggalkan tamadun melayu Sambas sebagai sebuah cara hidup maupun cara berpikir. Penulis pun memahami bahwa masalah ini tidak hanya dialami oleh Kesultanan Sambas saja. Kecenderungan ini ditunjukkan oleh beberapa hal. Pertama, mulai muncul di beberapa kelompok orang Sambas yang menganggap bahwa budaya serta adat tradisi yang ada kali ini hanya merupakan warisan nenek moyang di masa sebelum kedatangan Islam. Kedua, berkurangnya originalitas Sambas sebagai pusat tamadun melayu di pantai barat Kalimantan sebab tidak dipelihara dan bahkan diadopsi untuk diakui sebagai bagian dari tamadun tamadun inferior, contoh bagi kasus ini adalah pada baju pengantin. Ketiga, berkurangnya rasa bangga dan hormat bagi warga warga keraton untuk melekatkan identitas mereka pada tiap kesempatan. Terakhir, dan bahkan ini yang paling mengkhawatirkan adalah lemahnya keraton sebagai sebuah institusi untuk menghidupkan kembali aktivitas aktivitas kebudayaan.

Bersambung.

Oleh Haries Pribady, cicit kepada H.M. Siradj Kitang b. Daemon

7 Juni 2019



Comments