Narasi Politik Cerdas



Narasi Politik Cerdas

Ada hal unik pada pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun depan. Jika biasanya pemilihan presiden dilakukan setelah pemilihan legislatif, di tahun 2019 pemilihan presiden dan legislatif akan dilaksanakan serempak dalam satu hari. Model pemilihan serempak merupakan dampak dari diimplementasikannya sistem presidential threshold. 

Sistem yang untuk pertama kalinya diterapkan pada Pemilu 2019 ternyata menetapkan syarat yang cukup berat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden mesti diusung oleh minimum 20% suara di DPR dan 25% suara sah pada pemilu 2014. Sistem ini akhirnya memunculkan dua pasangan saja, pasangan petahana Joko Widodo yang menggandeng KH. Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto yang menggandeng Sandiaga Uno, ekswakil gubernur DKI Jakarta. 


Pemilihan umum memang bisa dikatakan masih cukup lama, namun saat ini mesin-mesin politik sudah mulai dipanaskan. Politisi, simpatisan, maupun sayap partai sudah mulai bergerak mendekati konstituen. Semuanya bergerak cepat supaya tidak ketinggalan momen dalam menyambut pesta akbar demokrasi 
tahun depan. 

Petarung politik mulai turun ke gelanggang menawarkan program-program, yang entah itu realistis atau lip service belaka. Pola pendekatan kepada konstituen pun mulai berubah. Dari model kampanye konvensional yang mahal, ke arah kampanye yang mengandalkan konten digital dengan konsep kekinian. Model ini pun dianggap ampuh karena bisa menyasar kalangan muda yang sudah mendapatkan akses informasi teknologi dengan sangat baik. 

Pemanfaatan ruang publik maya alias internet memungkinkan terjadinya interaksi yang massif. Konsep dan program bisa didistribusikan dengan sangat cepat, bahkan profiling atau branding bisa dilakukan dengan satu sentuhan jari saja. Ini sebenarnya hal yang sangat menguntungkan, bagi petarung politik ataupun bagi konstituen untuk mengenali calon perwakilannya. Namun, di samping keunggulan itu juga tersimpan beberapa potensi destruktif yang ternyata selama ini telah terjadi di sekitar kita. 

Secara sederhana, narasi politik bermaksud ungkapan-ungkapan, istilah, dan semua aspek linguistik yang disampaikan oleh politikus ke muka umum. Baik secara personal melalui akun pribadi, ataupun secara publik melalui media mainstream. Munculnya narasi politik sangat dimungkinkan karena hal itu memungkinkan proses branding atau profiling dengan cepat. Selain itu, kebiasaan berselancar dan mudahnya menyampaikan gagasan di media sosial menjadikan narasi politik sebagai sajian yang biasa dan lazim ditemui. 

Sebelum lahirnya media sosial, narasi politik hanya muncul dalam kolom-kolom koran, radio, maupun televisi dan jika ditarik ke belakang kita sadar betapa narasi ini sangat dikontrol oleh pemerintah definitif. Namun hal-hal itu tidak terjadi lagi. Jika sebelumnya orang mengutip perkataan politikus secara langsung melalui proses wawancara, saat ini ungkapan yang disampaikan lewat cuitan dan status pun dijadikan bahan rujukan. Bukan hanya oleh konstituen, media mainstream pun bahkan kerap kali mengutip pendapat politisi yang disampaikan lewat media sosial pribadinya.

Mudahnya proses distribusi narasi tersebut tak jarang membuat masalah. Ada beberapa politisi yang menyampaikan analisis prematur, ungkapan makian, bahkan data-data yang tidak valid. Itu tampaknya sederhana, namun akan sangat buruk jika dibiarkan berlarut. Atas sebab itu, penulis merekomendasikan beberapa hal yang bisa diperhatikan oleh politisi saat ingin mengungkapkan narasi politiknya. 

Pertama, kemukakan narasi yang konstruktif. Tentu dapat dipahami bahwa dalam sistem presidensial, akan selalu timbul polarisasi. Yakni politisi sebagai bagian oposisi dan politisi sebagai bagian pemerintah. Terkait kritik terhadap kebijakan,  seringkali muncul narasi yang sifatnya destruktif bahkan tidak menyentuh inti permasalahan secara substansial. Sehingga kesan yang muncul dalam pandangan konstituen, narasi yang muncul adalah narasi sampah yang sangat disayangkan karena disampaikan oleh politisi kelas atas. Artinya adalah dalam pendidikan politik, dengan tujuan menciptakan iklim politik yang sehat, politisi baik yang berada di kubu pemerintah atau oposisi mesti menyampaikan narasi yang tepat dan berisi. Akan sangat lucu jika narasi yang muncul dan terdistribusi ke konstituen tidak lebih bagus daripada narasi yang lahir dari akar rumput. 

Kedua, kemukakan narasi yang mengedepankan logika. Narasi adalah pesan. Karena sifatnya sebagai pesan, maka yang menjadi isinya mesti berdasarkan fakta dan penafsiran-penafsiran yang bertanggung jawab. Pada saat ini tidak sedikit narasi politik yang berisi dugaan dan informasi tidak sahih. Pada level tertentu, itu bisa dimaklumi. Tapi mengingat seperti yang penulis sampaikan di atas ketika cuitan media sosial pun bisa dijadikan rujukan oleh media mainstream, hal itu akan berdampak buruk. Maka itu, hendaknya narasi yang disampaikan kepada publik mesti akurat dan tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran yang parah. 

Ketiga, narasi politik yang disampaikan mesti berdasarkan pada satu prinsip bahwa proses pencerdasan politik adalah tanggung jawab bersama. Sejak reformasi, demokrasi Indonesia melesat luar biasa. Kebebasan berpendapat diakomodasi, setiap orang diperkenankan untuk berperan dan menduduki jabatan publik. Tetapi ada catatan yang agak susah untuk dibersihkan. Tidak jarang ditemukan narasi yang mem-blow up isu-isu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya adalah betapa seringnya politisi membuat konten atau narasi yang mengandung unsur SARA, primordialisme berlebihan, bahkan yang paling menyedihkan adalah tak sedikit yang menjadikan perkara personal dan privat seseorang sebagai alat propagandanya. Di dalam politik yang cerdas, hal-hal semacam itu mesti dihindari. Konstituen mesti diajak untuk memahami hakikat kepemimpinan secara benar, dengan melihat kapasitas dan kapabilitasnya. 

Tiga hal di atas merupakan hal mendasar yang penulis anggap penting  untuk diperhatikan oleh politisi masa kini. Sebagai orang yang meminati kajian Critical Discourse Analysis, penulis mencoba mencari persinggungan antara linguistik dengan ilmu politik dan ternyata keduanya adalah hak yang sangat erat. Tentu, penulis berkeyakinan bahwa sistem, kaidah, dan tata kehidupan berbangsa yang baik bisa terwujud jika narasi politik yang disampaikan oleh politisi adalah narasi yang baik, jujur, serta akuntabel. 

Narasi seperti yang penulis kemukakan di atas adalah alat branding dan profiling yang ampuh di masa kini. Maka itu, perlu diperhatikan dengan saksama agar masyarakat awam tidak terpapar dengan narasi yang salah maupun keliru. Jika upaya pencerdasan politik tidak dimulai oleh politisi masa kini, maka dengan siapa lagi konstituen akan belajar?


Haries Pribady
Dosen, peminat Critical Discourse Analysis

Comments