Manifestasi Ideologi Politik Presiden RI Pascareformasi

Presiden Joko Widodo adalah sebuah simbol kekuasaan, kalau tak dikatakan sekadar sebagai orang yang menjalankan dan berwenang di pemerintahan. Pascareformasi, pola pemerintahan berubah signifikan. Dilihat dari proses pemilihan yang lebih demokratis, pengembalian fungsi TNI, dan penguasaan parlemen yang berimbang antara partai penguasa dan oposisi. Di masa pascareformasi, presiden tidak memiliki kekuasaan absolut, namun dengan masa bakti selama lima hingga sepuluh tahun, ada hal yang dilakukan untuk tetap menanamkan pengaruhnya ke semua konstituen. Yakni dengan memanifestasikan ideologi politiknya.

Manifestasi secara sederhana berarti proses penanaman, nilai-nilai ke dalam sekelompok orang sehingga mengikuti atau sejalan. Manifestasi ideologi politik (manipol) tentu merupakan upaya serius yang dilakukan untuk menanamkan pengaruh, yang bukan saja habis dalam periode lima tahun, namun juga untuk momentum berkelanjutan. Tentu saja, manifestasi ideologi politik bukan perkara sederhana. Pada awal orde lama, manipol jelas dilakukan melalui partai-partai. Bisa dilihat bagaimana pengusung ideologi tertentu berkumpul dan bernaung di bawah partai politik yang secara-terang-terangan menunjukkan ideologinya. Namun, di masa pascarefrmasi, hal seperti itu barangkali tidak perlu dilakukan lagi. Seorang tokoh, yang dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia bisa menggunakan sebuah partai politik untuk kendaraanya saja, sedangkan manipol bisa dilakukan secara langsung kepada konstituennya. Manipol ini bisa dilakukan dengan pelbagai cara. Melalui media massa/ pemberitaan adalah satu di antaranya.

Ideologi politik di dalam rancangan penelitian ini bukan mengacu pada ideologi formal dan pakem, melainkan lebih ke arah pengaruh seorang tokoh. Artinya yang menjadi fokus utama pembahasan adalah bagaimanakan bentuk, proses, respon, maupun dampak dari proses manifestasi ideologi politik yang terejawantah menjadi pengaruh presiden kepada konstituennya. Jika menengok masa prareformasi, media massa yang menjadi corong  manipol berbeda signifikan dengan yang ada di masa kini. Hal ini tampak melalui kebebasan pers dan kebebasan konten pemberitaan. Ada pun kritik terhadap penguasa, lebih banyak dan mudah dilakukan di masa pascareformasi. Hal ini menunjukan sebuah hal yang menarik. Media massa merupakan corong manipol, di satu sisi media massa juga menjadi alat kritik bagi presiden. Apakah jangan-jangan justru manifestasi ideologi itu efektif lewat kritik yang dilakukan oleh media massa?

Pembahasan mengenai manipol Presiden Republik Indonesia di masa pascareformasi dilakukan dengan metode Analisis Wacana Kritis yang berkiblat pada Fairclough. Analisis Wacana Kritis (AWK) dipilih karena objek penelitian merupakan ungkapan lingual yang tersebar di media massa sejak tahun 1998 hingga 2018. AWK dipilih karena dianggap tepat untuk menjadi pisau bedah dalam upaya mengungkapkan ideologi politik penguasa. Adapun pemilihan objek penelitian yang tersebar selama 20 tahun pascareformasi didasari pola pemberitaan yang berbeda antara pra dan pascareformasi, serta adanya asumsi bahwa media massa di milenium ketiga memiliki peran penting dalam membentuk citra penguasa. Tidak hanya itu, pada dasawarsa kedua, terjadi lompatan teknologi informasi yang begitu signifikan. Manipol pun bergerak dari media massa cetak konvensional ke media massa daring. Lompatan itu pun memberi dampak, tidak hanya bagi pola manipol, juga bagi pembaca sebagai konstituen.

Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengungkapkan bentuk manipol lima presiden yang berkuasa di dalam rentang 20 tahun, serta mengungkapkan proses, dampak, maupun respon konstituen. Analisis terhadap bentuk dan proses murni menggunakan pendekatan AWK yang berkiblat pada Fairclough, adapaun dampak dan respon akan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan melibatkan informan-informan yang dianggap kredibel. Di dalam pendekatan AWK versi Fairclough, data penelitian akan melewati tahapan deskripsi, interpretasi, dan berakhir di eksplanasi sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditetapkan.

Pembahasan terhadap manipol Presiden Republik Indonesia pascareformasi tidak sekadar akan menjadi tumpukan kertas ataupun jurnal yang tidak bisa dimanfaatkan. Dengan adanya pembahasan ini, pembaca akan mengetahui lebih dalam bagaimana seorang penguasa mencengkeramkan kuku kekuasaan kepada konstituennya dan bisa bertahan begitu lama dengan pengaruh yang besar.

Singkawang, 20 Februari 2018

Bagus Mantre