Tantangan untuk Umat Mayoritas

“Pada umat Islam sendiri, kita menemukan cara bernalar yang masih absurd untuk dikedepankan sebagai sumbangan bagi peradaban…”*


Lima hari lalu, tepatnya empat November 2016 terjadi pergolakan massa yang cukup besar. Kumpulan beberapa ormas yang dikomando oleh Habib Riziq Shihab selaku ketua Front Pembela Islam menyemut jalanan di Jakarta. Lautan manusia berbaju putih mulai mendatangi Ibu Kota sejak pagi dan baru surut ketika malam. Banyak personil keamanan dikerahkan untuk mengawal aksi ‘yang dikatakan’ damai tersebut.
Tuntutan yang dibawa oleh sekelompok massa tersebut adalah agar Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) ditahan atas tindakan penistaan agama yang dilakukannya. Kejadian ini dipantik oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ahok dalam sebuah agenda dinas di Kepulauan Seribu, Jakarta. Terdapat cuplikan dari pernyataan tersebut yang dianggap merendahkan atau mendiskreditkan agama tertentu. Atas dasar itulah, Ahok dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan telah melakukan penistaan agama.
Hingga hari ini (Rabu,9/11) kasus yang dilakukan oleh Ahok sedang dalam tahap penyidikan. Kerumitan kasus ini membuat prosesnya agak panjang. Waktu penyidikan yang tampak diulur-ulur hingga pengambilan keputusan itu lah yang menyebabkan sebagian pihak menganggap kalau Ahok mendapat bekingan kuat dari pemerintah. Benarkah hal itu? Benarkah Ahok telah menistakan sebuah ajaran agama?
Ada beberapa hal yang akan dikemukakan dalam tulisan singkat ini. Pertama, tinjauan terhadap Ahok dari segi kapabilitas. Kedua, tinjaun terhadap posisi agama dan kekuasaan. Dua aspek ini lah yang menjadi fokus esai. Perlu dipahami bersama, tinjauan ini bersifat parsial dan kurang komprehensif. Dengan demikian diperlukan usaha serius untuk memeroleh analisis yang mendalam terhadap hal ini.
Pertama, tinjauan terhadap kapasitas seorang Ahok. Posisi Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta tidak bisa dilepaskan dari mantan pasangannya yang sekarang sedang duduk di RI 1, Joko Widodo. ‘Terpilihnya’ Ahok sebagai gubernur Jakarta dirasakan sebagai dampak langsung atau ‘risiko’ jika pasangannya melaksanakan tugas di tempat yang lain. Artinya adalah posisi Ahok pada saat ini bukan murni sebagai kehendak masyarakat DKI. Melainkan lebih ke arah keajimumpungan karena pasangannya melenggang lancar menjadi seorang presiden. Namun timbul sebuah pertanyaan sederhana, seajimumpung itukah seorang Ahok? Ternyata tidak demikian. Melihat dari beberapa hal yang sudah beliau lakukan terhadap Jakarta, bisa dikatakan Ahok memiliki prinsip yang begitu tegas dalam mengelola ibu kota. Beberapa hal yang berubah secara signifikan di masa kepemimpinan beliau di antaranya adalah transparansi anggaran DKI, relokasi besar-besaran warga di bantaran sungai, penambahan ruang terbuka hijau, hingga melakukan pengambilalihan fungsi sungai yang selama ini kurang diperhatikan. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi catatan dalam perjalanan karier beliau sebagai seorang gubernur. Misalnya adalah kasus Sumber Waras yang belum kelar hingga polemik reklamasi Teluk Jakarta. Dua hal tersebut adalah batu sandungan yang harus diselesaikan segera oleh Ahok.
Perkara tentang Ahok sebenarnya lebih rumit daripada perkara dugaan penistaan agama hingga aksi damai empat November. Kerumitan ini bermula dari putusan beliau mencalonkan diri untuk maju kembali dalam pemilihan gubernur DKI tahun 2017. Sebagai petahana Ahok memboyong Jarot sebagai wakilnya untuk berkompetisi dengan pasangan Anis-Uno dan Agus-Silvi. Keberanian Ahok untuk maju kembali perlu diacungi jempol. Hal ini dikarenakan statusnya sebagai warga negara beretnis Tionghua yang non-Islam menjadikan beliau kerap kali mendapat penolakan dari sekelompok orang. Dalam sebuah negara yang secara legal formal menganut paham demokrasi, mengajukan diri sebagai seorang gubernur adalah hak setiap orang. Dengan paham demokrasi pula, diperkenankan untuk menolak pengajuan tersebut. Sampai di bagian ini, perkara intinya masih belum tampak. Titik temunya adalah ketika aksi penolakan tersebut disebabkan oleh status keagamaan Ahok yang non-Islam. Iya, penolakan terhadap Ahok sebagai calon gubernur sebab yang bersangkutan adalah non-Islam. Tepat kah tindakan seperti itu? Penulis memiliki pandangan pribadi berkaitan dengan hal ini. Namun sebelum itu penulis perlu mengemukakan beberapa hal mengenai DKI. Satu, adalah benar DKI didominasi oleh penduduk muslim. Kedua, adalah benar masyarakat DKI memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Ketiga, adalah benar DKI adalah metropolitan yang begitu plural. Menengok tiga hal di atas, alasan penolakan Ahok sebagai gubernur dengan landasan agama barangkali perlu dikoreksi.
Jamak dipahami bahwa seorang gubernur adalah posisi yang sangat strategis dalam mengambil kebijakan. Kebijakan itu pun bukan tentang perkara keyakinan atau ideologi semata, melainkan harus memerhatikan pola layanan publik, visi yang futuristis, hingga fokus pada peningkatan tingkat kesejahteraan konstituennya. Kriteria itu sangat rumit dan perlu usaha serius untuk mengetahui rekam jejak seseorang, sehingga tidak cukup jika didasarkan pada agama yang dipeluk bersangkutan saja. Bolehkah menolak seseorang untuk menjadi seorang gubernur dengan alasan bahwa sang calon tidak seakidah (seagama) dengan mayoritas konstituennya? Tentu, kita patut berterima kasih pada demokrasi. Hal itu adalah hal yang sangat dibenarkan. Tapi ada sedikit catatan yang perlu diperhatikan, masih pentingkah melihat agama yang dimiliki seseorang ketika hendak memilihnya sebagai seorang pemimpin (dalam hal ini adalah gubernur DKI)?
Menengok kondisi dan situasi masyarakat Jakrta yang begitu plural dan dinamis, penulis menganggap hal itu tidak diperlukan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh, dalam dunia global, seorang pemimpin mesti membuka batas-batas diri yang menjadi identitasnya, membuang sekat-sekat SARA, membunuh benih-benih primordialisme. Setelah itu baru menumbuhkan semangat pluralistik (kejamakan) dan semangat peningkatan kesejahteraan dalam semua aspek bagi masyarakatnya. Hal paling utama adalah kemampuan melayani masyarakat (public service). Gubernur , dalam bingkai demokrasi, bukanlah seorang pemimpin teologis bagi sekelompok orang tertentu. Fungsinya bisa direduksi secara tepat menjadi lembaga yang mengatur perkara masyarakat. Tentu saja diperlukan orang yang tepat dan berkemampuan untuk menangani perkara tersebut. Intinya adalah kapasitas dan kapabilitas merupakan hal yang perlu disoroti paling pertama. Bukan etnis, apalagi latar belakang agama (calon) gubernur yang bersangkutan.
Penjelasan singkat di atas tentu tetap akan di-counter oleh sebagian kalangan dengan anggapan bahwa pemimpin Jakarta harus Islam. Pokoknya. Titik. Berkaitan dengan hal tersebut, ada sebuah hal yang kerap terlintas di batin penulis ketika menyelesaikan esai ini. Terpilihnya Ahok sebagai DKI menggantikan Joko Widodo serta dalam pencalonan ini elektabilitasnya pun tinggi, seolah merupakan teguran terhadap umat Islam itu sendiri. Sebagai sebuah agama yang digadang gadang sebagai paling sempurna dan rahmatan lil alamin, sudah semestinya umat Islam memiliki kader yang berkapasitas, berkapabilitas, serta berkualitas untuk memimpin. Dengan klaim itu, umat Islam banyak yang terbuai sehingga alpa sama sekali untuk mencetak kader yang mumpuni.
Terpilihnya Jokowi yang njawi dan Ahok yang aseng secara langsung menegaskan bahwa saat ini telah terjadi penurunan kualitas di dalam tubuh umat Islam. Barangkali pernyataan penulis cukup ambisius, prematur, dan impulsif. Namun lihat lebih jauh, jika benar ada kader dari umat Islam yang seperti disebutkan di atas, mengapa gubernurnya justru yang demikian? Mengapa gubernur yang sekarang justru orang orang aseng yang dianggap (bahkan terlanjur) tidak sesuai dengan akidah? Hal itu adalah hal yang perlu direnungkan kembali, khususnya bagi setiap pribadi muslim yang menjadikan agama sebagai tolok ukur satu-satunya dalam memilih seorang pemimpin yang dalam hal ini adalah gubernur DKI.
Kedua, sinkretisme agama dan kekuasaan. Untuk memulai bagian ini, penulis mengutip pendapat Prof. Komaruddin Hidayat yang menyatakan,
“Secara retoris, agama sangat bersemangat membela hak-hak dan kebesaran Tuhan dan menekankan kewajiban manusia. Suasana batin semacam itu pada gilirannya mendorong munculnya paham humanisme sekuler yang menawarkan janji dan program untuk menyelenggarakan kehidupan yang berperadaban sambil menggeser dominasi agama yang dipandang gagal. Bahkan, lembaga agama dinilai sarat dengan intrik, manipulasi, dan pembodohan terhadap rakyat.”
“Orang sulit lagi menaruh respek dan kepercayaan kepada ulama untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Boleh jadi, justru ulama dan intelektual Islam akan dinilai sebagai kekuatan yang hanya memiliki retorika, ambisi, dan massa, namun tidak memiliki kredibilitas. Ini berarti undangan terbuka bagi tampilnya kekuatan militerisme atau sekulerisme di Indonesia yang, pada dasarnya, bukan lagi lahan subur bagi keduanya.”
Perlu digarisbawahi, sinkretisme merupakan perpaduan dari beberapa hal. Di dalam masyarakat modern, agama dan kekuasaan pada hakikatnya bisa bergerak dengan jalannya masing-masing. Artinya adalah pengaruh agama bisa diperluas tanpa diintervensi kekuasaan sedikit pun. Menengok hakikat tersebut, tampaknya hal itu adalah sesuatu yang bagus sebab keduanya bisa berjalan sesuai jalurnya masing-masing. Namun tidak dengan kenyataan di lapangan. Terdapat kemungkinan-kemungkinan kalau agama (entitasnya) digunakan untuk mobilisasa massa demi kepentingan kekuasaan. Terdapat juga kemungkinan penggunaan kekuasaan demi memperluas pengaruh agama tertentu. Melihat sinkretisme ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan jika dikaitkan dengan pilkada DKI: perebutan kursi kekuasaan.
Penggunaan pengaruh agama untuk memeroleh kursi kekuasaan adalah sah-sah saja. Tapi hal itu bukan berarti melegitimasi penggunaan pengaruh agama untuk melenggangkan kekuasaan atau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya demi kepentingan satu golongan. Hal itu adalah hal yang perlu dicegah sejak dini, jangan sampai pengaruh agama digunakan untuk penyelewengan kekuasaan tersebut.
Dua hal yang dikemukakan di atas adalah respon penulis terhadap fenomena yang cukup menyedot perhatian akhir-akhir ini. Esai yang penulis sajikan merupakan pandangan sekilas ditinjau dari dua aspek. Barangkali ada anggapan kalau penulis adalah bagian dari orang-orang yang latah, terlarut dalam arus pemberitaan media serta ikut-ikutan bersuara walau suara yang disampaikan pun tidak terdengar oleh manusia lain. Namun penulis tetap berupaya untuk menjadikan fenomena ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan budaya literasi dengan menjadikan fenomena yang ada di dalam masyarakat sebagai bahan analisis.
Singkawang, 9 November 2016
*Prof. Komaruddin Hidayat, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Mewujudkan Satu Ummat, Pustaka Zaman, Jakarta, 2000)

Comments