Karolin: Cagub Perempuan di Tengah Himpitan Gender



Setelah sukses didaulat sebagai bupati perempuan pertama di kabupaten Landak, mampukah Karolin menduduki kursi gubernur Kalimantan Barat yang saat ini tengah dikuasai oleh ayahnya?

Suhu politik Kalimantan Barat sudah mulai menghangat. Semua partai sudah menyalakan mesinnya. Relawan-relawan sudah mulai dibentuk dan dikerahkan ke tiap daerah. Negosiasi terus dilakukan tanpa henti. Hingga akhirnya  untuk pemilihan gubernur tahun ini, sudah muncul  empat calon ( ketika artikel dirilis) yakni pasangan Milton- Boyman, Midji- Norsan, Karolin-Gidot, dan Kartius.  Dari keempat pasang calon tersebut, Karolin tampil sebagai satu-satunya calon perempuan. Bahkan, Karolin bisa dibilang sebagai perempuan pertama yang mengikuti kontes pemilihan gubernur di sepanjang sejarah berdirinya Provinsi Kalimantan Barat.

Pembahasan mengenai keempat pasang calon dari sisi aspek sosial-politik pasti sudah banyak dilakukan oleh para pakar. Kali ini, penulis mencoba mengangkat suatu sisi yang barangkali masih belum awam: sosok Karolin dari aspek gender-feminisme.

Isu gender kerap kali menyentuh perempuan ketika mereka maju ke ranah politik. Sebut saja Megawati, Presiden RI di awal-awal reformasi diisukan sebagai sosok yang tidak mampu mengemban tugasnya sebagai presiden karena semata-mata dia adalah seorang perempuan. Tetapi, isu tersebut hilang dengan sendirinya dan bahkan beliau tetap menjabat sebagai Ketua Umum PDIP hingga sekarang. 



Majunya Karolin sebagai satu-satunya pengantin perempuan di pemilihan gubernur provinsi Kalimantan Barat setidaknya menunjukkan beberapa hal. Pertama,  masyarakat Kalimantan Barat sudah memiliki pola gender yang baru. Melihat masyarakat Kalimantan Barat yang begitu sporadis dan plural, ada sebuah anggapan yang berkembang di masyarakat tradisional bahwa perempuan tidak begitu dipercaya sebagai pemimpin sebuah perlembagaan. Apalagi yang berkaitan dengan lembaga keagamaan yang menggunakan sistem patriarki, perempuan cuma bisa berperan di belakang layar.  Terpilihnya dr. Juliarti Djuhari Alwi sebagai Bupati Sambas dan naiknya dr. Karolin sebagai Bupati Landak dan  malah sekarang mulai maju ke kontes pemilihan gubernur menunjukkan bahwa ada pergeseran gender di masyarakat. Artinya adalah jenis kelamin tidak dijadikan patokan dalam memilih kepala lembaga pemerintahan. 


Kedua, isu SARA bukan komoditas yang seksi. Tahun 2017 barangkali tahun yang cukup panas. Bukan karena naiknya suhu atau perubahan cuaca, melainkan setiap hari linimasa di media sosial dipenuhi pemberitaan pilkada DKI Jakarta. Bagi penulis, pilkada DKI merupakan pesta demokrasi yang sungguh buruk. Hoax disebarkan, begitu pula dengan propaganda-propaganda murahan. Selain itu, isu SARA sangat laku untuk mengelabui konstituen. Tentu saja dampaknya fatal dan merugikan salah satu pasang calon. Apakah hal itu akan terjadi juga di pemilihan gubernur Kalimantan Barat? Penulis menganggap hal itu akan terjadi, namun dengan intensitas yang sangat tipis.  Sejak bergabung ke dalam republik, masyarakat Kalimantan Barat telah menyadari bahwa provinsi ini begitu memegang teguh nilai pluralisme: sehingga tidak ada alasan picisan yang bisa menghalangi hak politik seseorang.


Ketiga, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menjadi pejabat publik. Salah satu keuntungan tinggal di negara demokrasi adalah setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, begitu juga hak-hak politiknya. Majunya Karolin menunjukkan bahwa sistem demokrasi di negara kita sedang merangkak perlahan menjadi sistem yang pakem dan matang. Di saat Arab Saudi baru mempersilakan perempuan memasuki stadion olahraga dan bebas menonton bioskop, perempuan-perempuan di Indonesia sudah melesat menunjukkan eksistensinya dalam kancah politik. Tentu, hal-hal semacam ini perlu diapresiasi dengan baik. 

Isu gender dan feminisme, mau tidak mau mesti menjadi bagian penting ketika penulis menengok sosok Karolin. Jika kedua hal tersebut luput dan tidak menjadi bahan perbincangan, maka  cita-cita Kartini tentang peran perempuan dalam pembangunan bangsa tinggal isapan jempol belaka. 



Singkawang, 18 Januari 2018
oleh Haries Pribady
Dosen STKIP Singkawang

Comments

  1. Bukannya walikota Singkawang juga saat ini perempuan ya??

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bener bang, walikota Singkawang yang skrg perempuan. Bisa dicek di artikel ini http://www.pribady.com/2018/01/tjhai-chui-mie-dan-singkawang-progresif.html

      Delete

Post a Comment