Eksistensi dan "Public Service" Ahok


Akhir-akhir ini Pontianak sering diguyur hujan. Kanal-kanal yang tersebar hampir di tiap kelurahan penuh terisi air, menggenang namun tidak sampai tumpah ruah ke jalan. Beberapa tahun lalu, hujan turun beberapa jam saja jalan raya langsung tergenang. Namun dengan tangan dingin Sutarmidji, Pontianak sedikit demi sedikit diubah. Kanal, yang lazimnya disebut parit oleh warga Pontianak, diperbaiki. Sepanjang tebingnya dipasangi turap beton, beberapa daerah dikeruk supaya tidak dangkal. Sampah yang dulunya kerap ditemukan di sungai kini sudah bersih. Ruang Terbuka Hijau (RTH) mulai ditambah, taman-taman diperbanyak seakan meneguhkan bahwa Pontianak adalah tempat yang layak untuk anak. Di atas itu semua, Pontianak tidak mudah banjir walau hujan mengguyur semalaman.
Sebenarnya dengan turunnya hujan, siapa pun bisa merasa lega. Paling tidak cuti sebentar dari sengatan matahari tropis yang kian lama kian menyengat. Barangkali bisa menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, sambil membaca majalah atau buku yang bertumpuk di rak: dibeli beberapa bulan lalu namun belum sempat dibaca sebab terlalu sibuk mengikuti perkembangan pilkada DKI Jakarta.
Memang, walau terpisah pulau dan daerah administrasi, pilkada DKI Jakarta menyedot perhatian banyak pihak. Dari kelas teri hingga kakap, dari kelas rohaniwan hingga akademisi, dari para mufassir bahkan linguis pun tidak tinggal diam untuk "ikut campur", meramaikan, berpartisipasi dalam membentuk, menghasilkan, atau sekadar menggiring opini publik dalam pilkada DKI ini. Pilkada yang penulis lihat lebih ke arah perjuangan antara si "pokoknya' baik dan si "pokoknya" buruk.
Pilkada DKI memang masih lama, baru dilaksanakan pada 2017. Namun gelombang opini publik telah mengalir demikian derasnya. Gubernur petahana DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan mencalonkan dirinya kembali sebagai gubernur pada pilkada 2017. Pada mulanya beliau mengajukan diri secara independen bersama Jarot, sang wakil. Dengan demikian, sebuah lembaga bernama Teman Ahok didirikan untuk membantu pengumpulan KTP warga agar memenuhi persyaratan pencalonan independen yang diberikan KPU DKI. Seiring perjalanan waktu, akhirnya pasangan Ahok-Jarot memeroleh dukungan dari beberapa partai politik. Ketika pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ditutup, maka KPU mengumumkan ada tiga pasang calon. Dua pasang lainnya adalah anak mantan presiden RI didampingi pegawai pemda DKI dan mantan Menteri Pendidikan didampingi seorang pengusaha muda. Opini berkaitan dengan ketiga pasang calon itu pun mengalir tiap hari. Mengisi headline televisi, menghias halaman muka surat kabar, bertengger sebagai bacaan terfavorit di pelbagai situs daring, hingga tersebar luas di semua media sosial: baik yang berasal dari situs akuntabel maupun tidak. Opini yang tercipta, barangkali lebih tepatnya berada dalam melting pot itu terus bergerak dalam keadaan yang konstan namun berpotensi untuk mencapai klimaks. Tiba saatnya ketika Ahok memberikan sebuah sambutan dalam sebuah kegiatan dinas di Kepulauan Seribu. Dengan sangat disayangkan, beliau menyebut suatu hal yang berkesan transenden di kalangan umat mayoritas di Indonesia. Sambutan tersebut menyebar luas melalui semua kanal. Responnya sudah dapat dibayangkan, terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran di beberapa provinsi. Opini yang disuarakan adalah bahwa Ahok sudah menistakan sebuah agama dan harus diturunkan, serta tidak layak dipilih sebagai gubernur di tahun akan datang. Respon yang luar biasa itu pun lalu menghiasi kanal-kanal media. Menyelipkan satu dua titik celah pemberitaan bahwa Ignasius Jonan dan Arcandra Taher dilantik sebagai pasangan menteri dan wakil menteri ESDM. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis sebagai pegiat lembaga LUCL (Linguistic Unit Center for Liberalism) akan mengemukakan beberapa hal.
Pertama, Ahok adalah pelayan publik. Perlu dipahami bersama bahwa posisi administrasi sebagai presiden, gubernur, hingga kepala desa sekalipun adalah jabatan administrasi dalam bingkai sebuah negara republik. Deskripsi kerja yang dimilikinya disusun berdasar kebutuhan masyarakat yang menjadi konstituennya. Dalam pandangan penulis, beberapa yang dilakukan oleh Ahok dalam rangka mewujudkan sebuah tatanan kota yang madani tidak perlu dipermasalahkan secara serius. Kecuali beberapa hal, misalnya yang berkaitan dengan reklamasi Teluk Jakarta, hal itu mungkin perlu merujuk pada ahli yang lebih kompeten untuk mengulasnya lebih komprehensif. Penataan permukiman warga dengan relokasi, menambah RTH di Jakarta, memperbaiki saluran drainase, hingga mengefisienkan layanan publik adalah beberapa hal yang telah dilakukan Ahok dengan kapasitas dan tanggung jawabnya sebagai seorang gubernur. Hal itu adalah semata-mata berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang gubernur, tidak berkaitan sedikit pun dengan latar belakangnya sebagai seorang Tionghua yang nonmuslim.
Kedua, mesti memerhatikan kebutuhan konstituen. Tentu, setiap pelayan publik harus memerhatikan konstituen yang dipimpinnya. Walau dengan posisi jabatan administratif, bahkan dengan perlindungan di bawah hukum positif sekalipun, seorang pelayan publik harus memerhatikan dos and don’ts di wilayah adminstrasinya. Dalam hal ini, sangat disayangkan bahwa beliau menyatakan sesuatu yang tidak baik diucapkan. Memang betul bahwa pekerjaan sebagai seorang gubernur mengacu pada rencana strategis yang merujuk pada visi-misi ketika pencalonan. Namun adalah sebuah kewajiban seorang gubernur pula untuk menjaga hubungan baik dengan konstituennya. Bukan berarti harus bersifat permisif, namun prinsip tabayyun/ bernegosiasi atau pun mediasi harus tetap diutamakan. Hal ini akan berdampak baik jika Ahok memahami ini dari awal.
Ketiga, menentukan putusan dengan indikator. Ajang pemilihan kepala daerah, dari tingkat kelurahan hingga pemilihan presiden adalah ajang yang empuk untuk meniupkan dan menanamkan bibit-bibit kebencian berdasar SARA. Beberapa agama sengaja dibenturkan, begitu pula dengan suku atau pun golongan bahkan kepentingan tertentu ikut andil. Menengok pilkada DKI yang akan dilaksanakn tahun depan dan melihat realitas bahwa DKI adalah metropolitan yang sedang bergerak menjadi sebuah tempat tinggal yang madani (kompleks), maka pertimbangan memilih seorang gubernur berdasar SARA yang melatarbelakanginya bukan hal yang tepat. Gubernur adalah pelayan publik. Dengan demikian pemilihannya mesti melihat atau berdasarkan indikator yang sesuai. Dalam pandangan penulis, beberapa hal yang selayaknya dijadikan rujukan adalah kemampuan dalam memanajemen konflik, kemampuan mengakomodasi kepentingan masyarakat umum, kemampuan untuk berpikir dan bertindak futuristis, serta kemampuan untuk terus berinovasi dalam memajukan wilayah yang dipimpinnya.
Telah banyak sekali ulasan berkaitan dengan pencalonan Ahok dan polemik yang menyertainya. Tulisan singkat ini tidak bertendensi merendahkan atau mendiskreditkan kelompok tertentu. Ini sekadar partisipasi penulis dalam menciptakan opini yang sehat dan jauh dari kesan provokatif. Untuk menutup ulasan ini, penulis mengutip sebuah kalimat yang pernah disampaikan seorang sahabat beberapa malam lalu, “Kita tidak bisa mengubah arah angin, namun kita diberikan akal untuk membuat layar agar kapal bisa berjalan sesuai dengan keinginan.” (intisari pengajian Jumat malam bersama akhina Tengku Muhammad Miftahul Falah, 13 Muharram 1348H) Oleh Haries Pribady

Comments