Anies Bangun Jakarta?

Tahun 2018 DKI Jakarta sudah dipimpin gubernur baru. Tentu, banyak harapan-harapan yang disematkan pada pemimpin baru tersebut. Tentang bagaimana mengatasi masalah kuruwetan ibu kota, hingga menjadikan Jakarta sebagai kota cerdas mesti dijalankan bersamaan.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah pemain baru DKI Jakarta. Dalam 100 hari kepemimpinannya, sudah beberapa kebijakan yang mereka ambil. Ada yang strategis, namun tak jarang populis. Namun, memberikan penilaian pada 100 hari kerja barangkali terlalu prematur ya? Tentu tidak, dengan anggaran TGUPP yang milyaran rupiah, tampaknya konstituen berhak menuntut banyak perubahan.

Minggu kemarin, Anies dan Sandi sempat diundang oleh Najwa Shihab untuk berbincang santai. Di dalam tujuh segmen diskusi, ada beberapa hal yang dibahas. Di antaranya adalah kebijakan membolehkan becak kembali beroperasi di Jakarta, polemik PKL di Tanah Abang, proyek rumah dengan DP 0%, hingga proses reklamasi yang dihentikan. Isu-isu yang dibahas, tampaknya sengaja dipilih oleh Najwa karena dianggap pemerintah DKI tidak punya standing positioning yang jelas ketika diwawancarai wartawan lain.

Membangun Jakarta, bukan seperti membangun kota kecil lainnya. Bukan pula seperti memimpin kampus yang sebelumnya dilakukan Anies Baswedan. Bahkan, bukan pula membangun bisnis seperti yang sampai saat ini dilakukan Sandiaga Uno. Jakarta sudah kompleks, begitu kompleks permasalahan yang ada di dalamnya. Dan tentu, kebijakan yang populis adalah tindakan bunuh diri bagi pejabat yang bersangkutan, sekaligus membunuh konstituen di Jakarta yang termakan angin segarnya.

Adalah betul, tiap pemimpin punya gaya dan arah kebijakan masing-masing. Tapi ketika bicara Jakarta, orientasi kebijakannya adalah pada pemecahan masalah yang ada di ibukota. Sekarang lihat konkretnya. PKL di Jakarta baru beberapa tahun terakhir mulai hilang dari area strategis. Eh, baru beberapa hari dilantik Anies malah membiarkan PKL kembali menyerang ibu kota. Bahkan menyediakan jalan raya di Tanah Abang sebagai tempat berjualan. Tak lama sebelumnya, izin reklamasi dihentikan. Barangkali benar, ada beberapa aturan yang ditabrak untuk menyelenggarakan proyek tersebut. Tapi tidakkah gubernur kali ini berpikir tentang keadaan DKI beberapa puluh tahun ke depan, jika reklamasi tidak dijalankan? Tak lama setelah itu, becak kembali diizinkan menjalari jalanan kota. Katanya, untuk daerah pasar dan kampung. Sekarang diperiksa, bagian mana di Jakarta yang masih berupa kampung? Di saat aplikasi berbasis teknologi mulai merambah, justru Anies mengumuhkan Jakarta dengan kebijakannya yang serampangan.

Di akhir esai ini, tentu mesti diakui bahwa kita mesti memberikan kesempatan kepada Anies dan Sandi untuk membenahi ibu kota. Tetapi jika sudah kita lihat bahwa mereka cuma bermain-main dan tidak serius mengurus warga DKI, apakah masih perlu untuk dipertahankan hingga lima tahun ke depan?


Singkawang, 29 Januari 2018

Comments